CBN Tanah Bumbu – Dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai hak anak dalam layanan publik yang ramah anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) menggelar Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA). Kegiatan ini berlangsung di Gedung TP PKK Tanah Bumbu,(15/02/25).
Pelatihan ini bertujuan memperkuat pemahaman serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menerapkan prinsip-prinsip KHA di sektor pelayanan publik. Sebanyak 80 peserta dari 27 instansi serta lembaga terkait turut berpartisipasi dalam kegiatan ini.
Dengan mengusung tema “Penguatan Peran Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Konvensi Hak Anak untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Ramah Anak,” pelatihan ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam mewujudkan kebijakan yang berpihak pada anak.
Kepala DP3AP2KB Tanbu, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PGUPPPA), Nurliana, menegaskan pentingnya upaya bersama dalam meningkatkan pemahaman mengenai hak anak di kalangan penyedia layanan publik.
“Pelatihan ini sangat relevan dalam meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih ramah anak. Dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di berbagai sektor, implementasi hak-hak anak dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi tumbuh kembang anak di Kabupaten Tanah Bumbu,” ujar Nurliana.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA), Andrian Anwary, dalam sesi pemaparannya menjelaskan tentang pentingnya prinsip-prinsip KHA yang harus diintegrasikan dalam kebijakan serta praktik pelayanan publik. Ia menekankan bahwa setiap layanan yang diberikan harus mengutamakan kepentingan terbaik anak, mulai dari akses pendidikan hingga perlindungan dari kekerasan.
Setelah sesi materi, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi KHA di masing-masing instansi. Diskusi ini bertujuan untuk menggali solusi konkret yang dapat diadopsi dalam meningkatkan perlindungan hak anak di Tanah Bumbu.
Sebagai penutup, peserta mengikuti kuis interaktif untuk mengukur sejauh mana mereka memahami materi yang telah disampaikan.
Muhammad Rais Wildan, perwakilan dari UPTD PPA Tanah Bumbu, mengungkapkan bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat dalam memperjelas arah kebijakan yang lebih inklusif dan ramah anak.
“Pelatihan ini memberikan wawasan baru mengenai bagaimana kebijakan kami dapat lebih berpihak pada anak. Kami kini memiliki panduan yang lebih jelas untuk merancang kebijakan yang inklusif dan ramah anak,” ujarnya.
Kegiatan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan program yang dapat meningkatkan pemenuhan hak anak di Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mendukung Kabupaten Layak Anak (KLA), sehingga setiap anak mendapatkan hak-haknya secara optimal.
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan Kabupaten Tanah Bumbu semakin maju dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih ramah dan berorientasi pada hak-hak anak, demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. (Panny/Team)
