CBN Tanah Bumbu — Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) menyambut baik kunjungan kerja (Kunker) yang dilakukan oleh Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), pada Jumat (27/12/2024). Rombongan yang dipimpin oleh anggota Komisi 1, M. Syarifudin, disambut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tanah Bumbu, Dr. H. Ambo Sakka, bersama jajarannya, di ruang rapat Bupati, Kelurahan Gunung Tinggi.
Dalam pertemuan yang berlangsung, Sekda Tanah Bumbu menyampaikan laporan terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di wilayah Tanah Bumbu. Sekda menjelaskan bahwa selama proses berlangsung, situasi di Tanah Bumbu terjaga dengan aman dan terkendali. Tidak ada laporan terkait masalah atau temuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mencuat selama tahapan Pemilu dan Pilkada.
“Alhamdulillah, semua berjalan dengan kondusif dan demokratis. Tidak ada laporan atau masalah yang muncul, baik kepada kami maupun dari Bawaslu yang mengawasi jalannya Pemilu,” ungkap Dr. H. Ambo Sakka.
Sekda juga mengungkapkan bahwa sebagai bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemkab Tanbu memiliki kewajiban untuk turut mendukung jalannya Pemilu, sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, Pemkab Tanbu telah menyalurkan dana hibah operasional Pemilu kepada KPU, Polres, Kodim, dan Lanal di Tanah Bumbu. Dana yang tersisa nantinya akan dikembalikan ke kas daerah.
Sekda juga merinci hasil tingkat partisipasi pemilih di Tanah Bumbu. Pada Pilgub 2024, tingkat partisipasi pemilih tercatat sebesar 71,95 persen, sementara pada Pilbup 2024 mencapai 71,83 persen. Meskipun terdapat sedikit penurunan dibandingkan dengan Pemilu Legislatif sebelumnya, Pemkab Tanbu terus berupaya mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kesbangpol dan KPU, baik di sekolah-sekolah maupun dalam berbagai forum masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, M. Syarifudin, anggota Komisi 1 DPRD Kalsel, menyampaikan bahwa tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Evaluasi dilakukan untuk menilai berbagai aspek, seperti regulasi, teknis penyelenggaraan, dan tingkat partisipasi masyarakat.
“Pilkada 2024 sudah selesai, namun kami tetap merasa penting untuk melakukan evaluasi. Hal ini sebagai langkah untuk menjaga perjalanan demokrasi yang lebih baik di masa depan. Kami ingin mendengar langsung dari penyelenggara Pemilu dan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan Pilkada ini,” jelas M. Syarifudin.
Syarifudin juga memberikan apresiasi kepada KPU, Bawaslu, serta semua pihak yang terlibat dalam memastikan kelancaran Pilkada Serentak. Ia menekankan bahwa meskipun Pilkada telah selesai, pengawasan dan evaluasi tetap penting dilakukan untuk menyempurnakan sistem demokrasi Indonesia.
“Walaupun Pemilu sudah selesai, kami tetap memberi apresiasi kepada KPU, Bawaslu, dan semua pihak yang telah berperan aktif dalam menjaga kelancaran Pilkada Serentak ini,” tutupnya.
Kunjungan kerja ini menjadi momen berharga untuk melakukan evaluasi mendalam terkait pelaksanaan Pilkada di Tanah Bumbu dan menjadi acuan penting untuk perbaikan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di masa yang akan datang. (Panny/Team)
