Tanah Bumbu Jalin MoU dengan KLH untuk Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

- Jurnalis

Minggu, 8 Februari 2026 - 10:01 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

CBN Tanah Bumbu – Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif dan Sekretaris Utama KLH/BPLH Rosa Vivien Ratnawati menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kamis, (5/2/2026) di Jakarta.

Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menyampaikan bahwa pengelolaan sampah memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, isu sampah tidak hanya menyangkut kebersihan, tetapi juga kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

“Kami meyakini bahwa pengelolaan sampah merupakan pintu masuk yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup sekaligus sebagai bagian dari dukungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terhadap pencapaian target nasional pengelolaan sampah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029,” ungkap Andi Rudi Latif.

Baca Juga :  Pemkab Tanah Bumbu Gelar Workshop Penyusunan Laporan Kinerja dan Tindak Lanjut AKIP

Ia menambahkan, kerja sama ini sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, yakni mewujudkan penataan kota dan pembangunan desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan.

Sementara itu, Sekretaris Utama KLH/BPLH Rosa Vivien Ratnawati mengapresiasi langkah progresif Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks.

Baca Juga :  Tanah Bumbu Kirim 100 Kafilah ke MTQN XXXVII Kalsel, Perkuat Syiar Islam dan Pembinaan Generasi Qurani

“Kami mengapresiasi upaya Pemerintah Daerah Tanah Bumbu untuk mendorong kemajuan dan pembangunan melalui sinergitas program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Bumbu,” ujar Rosa Vivien Ratnawati.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Bumbu dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Selain itu, Penandatanganan MoU tersebut merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menjawab tantangan lingkungan, khususnya persoalan sampah dan limbah. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Fan)

Berita Terkait

Cetak Generasi Entrepreneur, Pemkab Tanah Bumbu Bekali 53 Pemuda dengan Ilmu Bisnis
Tanah Bumbu Kirim 100 Kafilah ke MTQN XXXVII Kalsel, Perkuat Syiar Islam dan Pembinaan Generasi Qurani
Muliakan Anak Yatim di Bulan Muharram, Masjid Ar Raudhah Wardatul Arsyad Gelar Penggalangan Dana Santunan 10 Muharam
Launching SP2D Online Terintegrasi SIPD RI, Komitmen Tanah Bumbu Wujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah Transparan dan Akuntabel
Tanah Bumbu Masuk 39 Daerah Ikuti Validasi Hasil Pengukuran IPKD
Dua Desa di Tanah Bumbu Ditunjuk Jadi Percontohan Ruang Bersama Indonesia
Dinkes Tanah Bumbu Turun Tangan Tindaklanjuti Keluhan Pasien, Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Puskesmas
Wamenko Pangan RI Tinjau KSPEAN di Tanah Bumbu, Dorong Integrasi Sawit dan Sapi untuk Ketahanan Pangan Nasional

Berita Terkait

Rabu, 24 Juni 2026 - 09:00 WITA

Cetak Generasi Entrepreneur, Pemkab Tanah Bumbu Bekali 53 Pemuda dengan Ilmu Bisnis

Selasa, 23 Juni 2026 - 09:45 WITA

Tanah Bumbu Kirim 100 Kafilah ke MTQN XXXVII Kalsel, Perkuat Syiar Islam dan Pembinaan Generasi Qurani

Senin, 22 Juni 2026 - 14:03 WITA

Muliakan Anak Yatim di Bulan Muharram, Masjid Ar Raudhah Wardatul Arsyad Gelar Penggalangan Dana Santunan 10 Muharam

Minggu, 21 Juni 2026 - 10:00 WITA

Launching SP2D Online Terintegrasi SIPD RI, Komitmen Tanah Bumbu Wujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah Transparan dan Akuntabel

Minggu, 21 Juni 2026 - 08:35 WITA

Tanah Bumbu Masuk 39 Daerah Ikuti Validasi Hasil Pengukuran IPKD

Berita Terbaru

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu Masuk 39 Daerah Ikuti Validasi Hasil Pengukuran IPKD

Minggu, 21 Jun 2026 - 08:35 WITA