CBN Tanah Bumbu — Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengadakan uji publik terkait laporan akhir penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) untuk periode 2025-2029. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (9/12/2024) di Hotel Eboni dan secara resmi dibuka oleh Kepala Pelaksana BPBD Tanbu, H. Sulhadi, yang mewakili Bupati Tanah Bumbu.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan yang memberikan masukan penting terhadap dokumen tersebut. Para narasumber dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat (ULM), yakni Dr. Arief Rahman Nugroho, M.Si., Dr. Rosalina Kumalawati, S.Si., M.Si., dan Astinana Yuliarti, S.S., M.Ikom., turut menyampaikan materi pendukung.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tanbu, Chiristina Dewi Untari, menjelaskan bahwa dokumen ini menjadi langkah strategis dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. “Dokumen ini akan menjadi dasar perencanaan yang lebih terintegrasi untuk penanggulangan bencana di masa mendatang,” tuturnya.
Sementara itu, H. Sulhadi menyampaikan bahwa uji publik ini bertujuan untuk mengevaluasi risiko bencana di wilayah Tanah Bumbu berdasarkan data terbaru. “Kajian ini akan membantu mengidentifikasi titik-titik rawan bencana, seperti banjir, sekaligus mengatur peran masing-masing pihak dalam penanganan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa dokumen ini akan menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun dan menilai rencana strategis (Renstra) penanggulangan bencana. Sebagai contoh, Dinas Sosial bertanggung jawab atas pengelolaan pengungsian, Dinas Kominfo mengurus komunikasi dan informasi, sementara BPBD bertindak sebagai koordinator utama antar-stakeholder.
“Setiap dinas memiliki klaster penanganan sesuai tugas pokok dan fungsinya, seperti kesehatan, keamanan, hingga penyelamatan. Informasi ini juga akan diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) melalui Dinas Pekerjaan Umum,” tambahnya.
Dokumen KRB ini diharapkan menjadi dasar penyusunan rencana penanggulangan bencana atau rencana kontijensi yang lebih komprehensif. Kepala BPBD mendorong semua pihak untuk memberikan masukan berdasarkan pengalaman dan kondisi di lapangan, sehingga hasil kajian menjadi lebih relevan dan terkini.
“Jika kajian ini dilakukan dengan optimal, masyarakat akan merasakan keamanan yang lebih besar melalui penanganan bencana yang efektif dan terencana,” pungkasnya.
Uji publik ini menjadi bagian penting dari upaya Pemkab Tanah Bumbu dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terarah, menyeluruh, dan berbasis kolaborasi. (Panny/Team)
