CBN Tanah Bumbu — Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Bappedalitbang meluncurkan inovasi AKSI MAPPATUJU untuk memastikan program dan belanja daerah semakin terarah pada pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
AKSI MAPPATUJU merupakan strategi transformasi tata kelola pembangunan yang menghubungkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan inovasi. Melalui strategi ini, kontribusi setiap program dan anggaran terhadap sasaran pembangunan dapat ditelusuri, diukur, serta menjadi dasar perbaikan kebijakan.
Pengembangan inovasi ini dilatarbelakangi oleh perlunya memperkuat konsistensi pencapaian indikator pembangunan sampai kepada penguatan keselarasan antara sasaran pembangunan, program perangkat daerah, dan penggunaan anggaran.
Dalam pelaksanaannya, AKSI MAPPATUJU menggunakan tiga pendekatan utama. Goal-Locking Mechanism mengikat program dan belanja pada sasaran pembangunan. Cross-Sectoral Cascading menyelaraskan kontribusi lintas perangkat daerah terhadap target yang sama. Sementara itu, Outcome-Based Monitoring and Evaluation menempatkan hasil pembangunan sebagai dasar pemantauan, evaluasi, dan tindakan korektif.
Dengan pendekatan tersebut, setiap perangkat daerah diarahkan untuk memahami perannya dalam pencapaian target RPJMD 2025–2029. Kolaborasi diperkuat agar program antarperangkat daerah saling mendukung, terutama dalam menangani persoalan pembangunan yang membutuhkan keterlibatan banyak sektor.
Teknologi informasi mendukung proses ini melalui pemetaan indikator makro, pohon kinerja, perjanjian kinerja, serta alur kerja yang menghubungkan program dengan sasaran pembangunan. Penerapannya juga didukung penguatan regulasi, kelembagaan, prosedur kerja, kompetensi aparatur, panduan penggunaan, dan video tutorial.
Dampaknya terhadap pencapaian indikator pembangunan serta efektivitas belanja akan dinilai melalui pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.
Selanjutnya, penerapan AKSI MAPPATUJU disertai penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui komitmen bersama, peningkatan kualitas data, dan tindak lanjut evaluasi, inovasi ini diharapkan memperkuat pencapaian target RPJMD 2025–2029 serta meningkatkan manfaat belanja publik bagi masyarakat Tanah Bumbu. (rel)
