CBN Tanah Bumbu — Ketimpangan pembangunan infrastruktur kembali dirasakan secara nyata oleh masyarakat Pulau Suwangi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Hingga kini, pulau yang dihuni hampir ratusan warga tersebut masih belum menikmati akses jalan yang memadai serta penerangan listrik dari PLN, kondisi yang dinilai jauh tertinggal dibanding wilayah kepulauan lainnya di sekitar Tanah Bumbu.
Persoalan ini kembali menjadi sorotan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Abdul Rahim, yang secara tegas memohon ke pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat untuk segera mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di Pulau Suwangi.
Pulau Suwangi, yang sebelumnya dikenal sebagai Desa Pulau Suwangi, secara administratif berada di Kecamatan Batulicin. Pulau ini memiliki potensi besar di sektor perikanan dan pariwisata bahari. Namun, keterbatasan infrastruktur dasar membuat potensi tersebut belum mampu dikembangkan secara optimal.
“Sejauh ini pembangunan infrastruktur di Pulau Suwangi masih terkendala persoalan perizinan,” ujar Abdul Rahim kepada wartawan di Tanah Bumbu.
Menurutnya, hambatan utama yang menyebabkan lambannya pembangunan adalah status lahan Pulau Suwangi yang masih berada di bawah kewenangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah belum dapat merealisasikan pembangunan fisik secara maksimal karena belum adanya kepastian izin penggunaan lahan.
Akibat persoalan yang belum tuntas itu, masyarakat Pulau Suwangi harus menanggung dampak berkepanjangan. Tidak adanya penerangan listrik membuat aktivitas warga sangat terbatas, terutama pada malam hari. Anak-anak terpaksa belajar menggunakan lampu pelita, sementara aktivitas ekonomi warga menjadi tidak optimal.
Selain listrik, akses jalan yang belum memadai juga menjadi persoalan mendesak. Minimnya infrastruktur jalan menyulitkan mobilitas warga serta menghambat distribusi hasil tangkapan nelayan, yang selama ini menjadi mata pencaharian utama masyarakat setempat.
“Kami hanya ingin merasakan keadilan pembangunan. Kami ingin menikmati listrik dan jalan yang layak seperti daerah lain. Ini bagian dari hak kami sebagai warga negara, agar benar-benar merasakan arti kemerdekaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Sarwani salah seorang warga Pulau Suwangi.
Abdul Rahim menegaskan bahwa persoalan ini telah berulang kali ia sampaikan dalam berbagai forum resmi DPRD. Namun hingga saat ini, kendala perizinan dari BKSDA masih menjadi faktor penghambat utama.
“Saya sudah berulang kali menyuarakan hal ini. Padahal pembangunan infrastruktur dasar adalah hak masyarakat yang seharusnya segera diwujudkan,” tegasnya.
Ia menilai, ketidaktersediaan jalan dan penerangan listrik tidak hanya membatasi aktivitas harian warga, tetapi juga menghambat pengembangan sektor unggulan Pulau Suwangi, seperti perikanan dan pariwisata. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, potensi ekonomi masyarakat sulit berkembang dan kesejahteraan warga pun tertahan.
“Banyak daerah lain bisa berkembang pesat karena didukung akses jalan dan listrik yang memadai. Sementara masyarakat Pulau Suwangi masih berjuang untuk kebutuhan dasar. Ini adalah bentuk ketimpangan pembangunan yang harus segera diselesaikan,” katanya.
Selain pembangunan jalan, Abdul Rahim juga menyoroti pentingnya penyediaan penerangan listrik serta infrastruktur penunjang lainnya. Ia mengingatkan bahwa pembangunan di wilayah kepulauan membutuhkan perhatian khusus karena biaya logistik yang lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan.
“Pulau Burung, Pulau Kerasian , Pulau Mata Sirih, dan beberapa wilayah kepulauan lainnya sudah menikmati penerangan listrik PLN . Ironisnya, Pulau Suwangi yang letaknya relatif dekat dengan pusat Kabupaten Tanah Bumbu justru belum merasakannya, bahkan sejak masa penjajahan hingga Indonesia merdeka,” jelasnya.
Sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sekaligus putra Asli daerah Pulau Suwangi, Abdul Rahim menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Legislator yang telah mengabdi selama empat periode sejak 2009 itu mendesak dan memohon agar pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat segera berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan perizinan agar pembangunan tidak terus tertunda.
“Saya akan terus memperjuangkan ini sampai ada kepastian yang jelas. Ini bukan sekadar soal pembangunan fisik, tetapi tentang keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat Pulau Suwangi yang sudah terlalu lama menunggu perhatian negara,” pungkasnya.”(Team)
