CBN Tanah Bumbu — Politeknik Batulicin melaksanakan audit keuangan sebagai bagian dari persiapan pendirian Universitas Borneo Merdeka (UBM). Audit ini menjadi langkah strategis dalam proses legalisasi pendirian universitas baru di wilayah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Audit dilaksanakan oleh Tim Auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Heru Satria Rukmana & Rekan pada tanggal 10–11 April 2025, bertempat di Aula Politeknik Batulicin. Proses ini dilakukan bekerja sama dengan tim keuangan Politeknik Batulicin.
Ruang lingkup audit mencakup verifikasi laporan keuangan selama tiga tahun terakhir, pengecekan fisik aset, pemeriksaan dokumen legalitas, serta penyusunan proyeksi arus kas untuk lima tahun ke depan.
Direktur Politeknik Batulicin, Drs. H. M Idjra’i, M.Pd dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Audit Keuangan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat tata kelola institusi, khususnya dalam aspek keuangan dan pengelolaan sarana prasarana.
“Ini menjadi pembelajaran bersama yang sangat berharga. Melalui audit ini, kita didorong untuk lebih akurat, transparan, dan akuntabel dalam mengelola sumber daya institusi. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras seluruh tim yang telah berkontribusi maksimal dalam mempersiapkan pendirian Universitas Borneo Merdeka sebagai bentuk akselerasi luar biasa bagi kemajuan pendidikan di Tanah Bumbu,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur I, Ribut Giyono, S.Pd., M.M selaku Ketua Tim 9 Pokja UBM, menambahkan bahwa berbagai langkah persiapan telah dilakukan secara matang sebelum pelaksanaan kegiatan mulai dari rapat internal tim, persiapan dokumen, hingga pengaturan teknis kegiatan.
Ia menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh tim dan pihak terkait atas kontribusi luar biasa dalam mendukung terselenggaranya audit ini. Menurutnya, keterlibatan aktif dan soliditas tim menjadi kunci utama kelancaran dan keberhasilan proses audit sebagai bagian penting dari pendirian Universitas Borneo Merdeka.
Pelaksanaan audit dimulai dengan entry meeting yang melibatkan pihak Yayasan, konsultan, dan tim auditor. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan audit lapangan, pengolahan data, hingga penyampaian draf hasil audit. Hasil akhir dari audit ini akan menjadi dokumen penting dalam proses legalisasi Universitas Borneo Merdeka. (Panny)
